Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan terus berupaya menekan angka stunting atau kekurangan gizi yang menyebabkan lambatnya tumbuh kembang anak diwilayah pedesaan khususnya di kawasan transmigrasi.
Anak stunting, lanjut Soekirman, akan selalu kalah dengan anak normal dalam segala hal
Pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian khusus terhadap gerakan Posyandu, sebagai program ujung tombak menurunkan angka stunting di Indonesia.
Kementan juga sudah menjalin kerjasama dan kesepakatan dengan berbagai lembaga negara dan kementerian lain untuk sama-sama terlibat dalam gerakan pembangunan pertanian ke depan.
Data terakhir di laman publikasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa dari 83.145 balita di Kalimantan Timur, terdapat ada 17.432 balita stunting.
Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional untuk Percepatan Perbaikan Gizi, namun belum mampu mengakselerasi penurunan stunting secara efektif.
Kalangan dewan menyoroti masih tingginya angka stunting alias kondisi gagal pertumbuhan pada anak di Indonesia.
BKKBN siap mengerahkan dukungan 13.734 tenaga PKB/PLKB dan 1 juta kader yang tersebar di seluruh desa.
Beberapa negara memerlukan waktu 10 sampai 30 tahun untuk menurunkan stunting.
Setiap tahun bayi yang lahir di Indonesia sekitar 5 juta tetapi yang stunting mencapai 1,2 juta. Karena itu, kedepan BKKBN tidak hanya akan terpaku pada bayi yang sudah terlahir stunting.